Metroluwuraya.com, Luwu | Belopa, 5 Februari 2025 – Ratusan warga Desa Lampuara yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menggugat menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Luwu dan Kantor Pemda Luwu. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa serta berbagai aspek pemerintahan desa yang dinilai tidak terbuka kepada masyarakat.
Aksi yang dihadiri oleh sekitar 100 orang demonstran ini berlangsung dengan membawa berbagai perlengkapan aksi, seperti spanduk, selebaran, serta megafon. Dalam orasi yang disampaikan oleh Syahril selaku perwakilan demonstran, terdapat 12 poin utama yang menjadi tuntutan masyarakat, yaitu:
1. Transparansi penggunaan dana desa.
2. Transparansi struktur kelembagaan desa.
3. Transparansi daftar penerima bantuan sosial (Bansos).
4. Transparansi kelompok tani dan aset kelompok tani.
5. Transparansi aset desa.
6. Transparansi daftar penerima BPJS.
7. Transparansi Pendapatan Asli Desa (PAD).
8. Penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
9. Audit oleh Inspektorat dan Kejaksaan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016–2024.
10. Audit penggunaan dana desa terkait penanganan COVID-19 tahun 2020–2024.
11. Pemecatan kepala desa apabila terbukti melakukan pelanggaran.
12. Tindak lanjut dari aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam orasinya, Yusup, salah satu orator aksi, menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan murni bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi. Sementara itu, Andi Rizal, orator lainnya, menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami meminta agar pemerintah desa transparan dalam pengelolaan dana dan program yang ada. Jika tuntutan ini tidak segera ditindaklanjuti, kami mendesak pemerintah untuk memanggil kepala desa guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tegas Andi Rizal.
Aksi unjuk rasa ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Masyarakat berharap pihak berwenang segera menindaklanjuti tuntutan tersebut guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa Lampuara.
(Redaksi Metro)
