Metroluwuraya.com, Luwu | Lampuara, Selasa 4 februari 2025 – Penyaluran bantuan pangan (bansos) di Desa Lampuara mengalami kendala setelah adanya aksi protes dari warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampuara Menggugat. Warga memprotes kurangnya transparansi pemerintah desa dalam menetapkan daftar penerima manfaat.
Setelah tertunda selama satu bulan, pihak Bulog akhirnya mengambil alih proses penyaluran bansos dengan menerapkan sistem yang lebih transparan. Daftar penerima manfaat yang berjumlah 331 orang dipublikasikan di kantor desa agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui apakah mereka termasuk penerima bantuan atau tidak.
Salah seorang warga, Habil Ridwan, yang namanya tercantum dalam daftar penerima manfaat, baru mengetahui bahwa dirinya berhak menerima bansos meskipun selama ini tidak pernah mendapatkannya. Saat penyaluran di kantor desa, istrinya, Herlina (42), mewakili suaminya untuk menerima bantuan. Ia mengaku terkejut karena selama ini keluarganya tidak pernah memperoleh bantuan dari pemerintah desa.
“Saya kaget karena selama ini kami tidak pernah mendapatkan bantuan, ternyata nama suami saya juga terdaftar sebagai penerima,” ujar Herlina.
Herlina pun mempertanyakan nasib bantuan sebelumnya yang telah disalurkan, apakah nama suaminya juga ada dalam daftar penerima saat itu dan jika ada, ke mana bantuan tersebut dialihkan.
“Bagaimana dengan bantuan sebelumnya, apakah nama suami saya juga ada dalam daftar? Kalau ada, ke mana bantuan itu disalurkan?” tanyanya.
Selain itu, Herlina juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah bertugas sebagai kader Pustu, namun dipecat tanpa alasan yang jelas dan tidak menerima insentifnya selama beberapa bulan.
Proses penyaluran bansos yang diambil alih oleh Bulog dilakukan dengan pendampingan dari Kapolsek Padang Sappa, Bhabinkamtibmas, serta sejumlah warga. Meski berjalan lancar, beberapa warga tetap mempertanyakan kejelasan daftar penerima manfaat, sebab ada warga yang selama ini menerima bantuan tetapi namanya tidak tercatat dalam daftar resmi. Sebaliknya, ada pula yang terdaftar namun tidak pernah menerima haknya.
Kapolsek Padang Sappa, A. Akbar, menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran bansos agar tidak terjadi konflik di masyarakat.
“Harusnya seperti ini, lebih transparan, sehingga tidak ada lagi persoalan dalam penyaluran bantuan pangan,” ujar Kapolsek.
Dengan adanya transparansi dalam proses distribusi bansos, diharapkan ke depan tidak ada lagi penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga bantuan dapat diterima oleh warga yang benar-benar berhak.(Redaksi Metro)
