JAKARTA| METROLUWURAYA.COM – BPJS Kesehatan menegaskan bahwa dana bantuan pemerintah untuk menjaga kecukupan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sepenuhnya dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim fasilitas kesehatan yang menjadi mitra Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pembayaran kepada fasilitas kesehatan tersebut dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui tahapan verifikasi terhadap setiap dokumen klaim yang diajukan.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengungkapkan bahwa bantuan pemerintah senilai Rp10 triliun telah diterima BPJS Kesehatan pada 14 Oktober 2026. Hingga 23 Oktober 2026, dana yang telah direalisasikan untuk pembayaran klaim mencapai Rp5,1 triliun.
Adapun sisa anggaran sebesar Rp4,9 triliun masih disiapkan untuk membayar klaim rumah sakit yang sedang menjalani proses verifikasi. BPJS Kesehatan menargetkan seluruh proses tersebut dapat dirampungkan paling lambat pada akhir Oktober 2026.
Rizzky menegaskan, bantuan tersebut tidak diperuntukkan bagi kebutuhan operasional lainnya, melainkan secara khusus digunakan untuk pembayaran kepada fasilitas kesehatan.
“Penggunaan Dana Bantuan untuk Kecukupan DJS Kesehatan hanya ditujukan untuk pembayaran fasilitas kesehatan. Pengelolaannya juga dilakukan melalui pencatatan tersendiri, terpisah dari pembukuan keuangan rutin BPJS Kesehatan,” jelas Rizzky.
Menurutnya, sistem pencatatan terpisah tersebut memungkinkan seluruh penggunaan dana dipantau dan ditelusuri secara jelas. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penyaluran bantuan pemerintah agar tetap sesuai dengan tujuan awal pemberiannya.
Ia menambahkan, setiap klaim yang diajukan rumah sakit harus melewati pemeriksaan terlebih dahulu. Verifikasi mencakup kesesuaian dokumen, kelengkapan administrasi, serta pemenuhan persyaratan berdasarkan regulasi yang berlaku.
Dengan demikian, pembayaran hanya dapat dilakukan terhadap klaim yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan.
Terkait batas waktu pembayaran, Rizzky menyebut mekanismenya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam regulasi tersebut, BPJS Kesehatan diwajibkan membayarkan klaim rumah sakit paling lama 15 hari kalender setelah dokumen dinyatakan lengkap.
Sementara itu, catatan BPJS Kesehatan sepanjang 2025 menunjukkan rata-rata penyelesaian pembayaran klaim rumah sakit berada pada angka 13,6 hari kalender.
Selain bantuan tahap pertama, pemerintah juga merencanakan penyaluran dana tahap kedua senilai Rp10 triliun pada November 2026. Dana tersebut diproyeksikan kembali memperkuat kemampuan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan, dengan tetap mengikuti prosedur dan mekanisme yang ditetapkan.
Rizzky menjelaskan, kelancaran pembayaran klaim merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Dukungan fasilitas kesehatan yang tersebar di berbagai daerah menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh layanan sesuai hak dan ketentuan program.
Hingga 1 Oktober 2026, jumlah peserta JKN tercatat telah melampaui 284,8 juta orang atau mencakup lebih dari 98 persen total penduduk Indonesia.
Untuk menunjang pelayanan tersebut, BPJS Kesehatan telah menjalin kemitraan dengan 23.873 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), sebanyak 3.222 rumah sakit, serta 7.234 fasilitas kesehatan penunjang yang meliputi apotek, laboratorium, dan optik.
Rizzky menilai luasnya jaringan fasilitas kesehatan tersebut menjadi elemen penting dalam mendukung akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan mengingatkan peserta agar tidak mengabaikan status kepesertaan JKN. Masyarakat diimbau melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan kepesertaannya tetap aktif.
Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN maupun layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165.
“Kami mengimbau seluruh peserta untuk secara rutin memeriksa status keaktifan kepesertaannya melalui berbagai kanal layanan resmi BPJS Kesehatan,” tutup Rizzky.
(*)
