Metroluwuraya.com, Luwu – PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) menggelar konsultasi publik terkait rencana pengembangan kawasan industri di Aula Kantor Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Sabtu (9/8/2025).
Kegiatan ini dihadiri manajemen PT BMS dan PT Bumi Kalla Mineral Sulawesi (BKMS), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Camat Bua, tim konsultan penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), serta perwakilan pemerintah dan warga dari Desa Bukit Harapan, Toddopuli, Karang-Karangan, Lengkong, Posi, dan Tiromanda.
Smelting Plant Project Manager PT BMS, M Aldin Djapari, menjelaskan bahwa perusahaan telah mengoperasikan satu unit pabrik sejak 12 April 2024 dan kini tengah menyelesaikan pembangunan tungku kedua.
“Pengembangan PT BMS menjadi kawasan industri bukan hanya untuk smelter, tapi juga fasilitas pendukungnya, termasuk sumber air, listrik, jalan, dan pelabuhan. Semua itu akan dikelola dalam satu kawasan,” ujar Aldin.
Ia menambahkan, pembahasan pengembangan kawasan industri sebenarnya sudah dilakukan internal perusahaan sejak tahun lalu. Persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Luwu diterbitkan pada 28 April 2025, sehingga tahap selanjutnya adalah penyusunan Amdal.
Menurut Aldin, penyusunan Amdal PT BMS untuk menjadi kawasan industri (KI) dimulai dari tahapan konsultasi publik.
“Di sini poinnya adalah meminta saran, kritik, dan pendapat dari masyarakat terutama yang masuk dalam zona/kawasan, bagaimana supaya dampak-dampak bisa kita minimalisir. Mohon saran, kritik, dan pendapatnya dari masyarakat supaya studi ini betul-betul komprehensif. Setelah konsultasi publik ini kami masih akan melibatkan beberapa perwakilan masyarakat. Jadi prosesnya butuh waktu berbulan-bulan, dengan harapan ke depan tidak ada lagi ribut-ribut,” jelasnya.
PT BMS merupakan perusahaan pengolahan mineral, khususnya nikel, yang tergabung dalam Kalla Group. Saat ini, BMS mengoperasikan smelter feronikel dan tengah membangun smelter nikel sulfat untuk bahan baku baterai. Perusahaan juga berkomitmen pada tanggung jawab sosial, termasuk penanganan masalah sampah dan pemberdayaan masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
(*)
Komentar