Metroluwuraya.com| Anggota DPRD Kabupaten Luwu dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Bua, Andi Admiral, meminta Pemerintah Kabupaten Luwu segera mengevaluasi pelayanan di Puskesmas Bua menyusul adanya keluhan masyarakat terkait kekosongan obat.
Sorotan tersebut mencuat setelah sejumlah pasien rawat inap di Puskesmas Bua disebut sempat tidak memperoleh obat penurun demam karena stok obat kosong selama beberapa hari. Dalam kondisi tersebut, keluarga pasien bahkan dikabarkan harus membeli obat dari luar puskesmas.
Andi Admiral menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi salah satu tumpuan utama masyarakat dalam memperoleh pelayanan medis.
“Puskesmas Bua adalah fasilitas kesehatan pertama yang menjadi tempat masyarakat memeriksakan kesehatannya. Terlebih pemerintah menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu fokus utama pelayanan kepada masyarakat,” kata Andi Admiral kepada sindosulsel.com, Selasa (18/8/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku prihatin dengan munculnya keluhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan, khususnya terkait ketersediaan obat-obatan yang merupakan bagian penting dalam penanganan pasien.
Menurutnya, kekosongan obat tidak semestinya dianggap sebagai persoalan sederhana. Sebab, kondisi tersebut berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan tepat.
“Dengan adanya kondisi ini, saya akan meminta pertanggungjawaban pemerintah dan meminta pemerintah melakukan evaluasi terkait pelayanan di Puskesmas Bua,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar fasilitas kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan, terutama menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu yang berpotensi meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan.
“Harus memang puskesmas lebih siaga, apalagi dengan kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, dr. Risnawary Basir, turut menyayangkan terjadinya kekosongan obat di Puskesmas Bua.
Ia menjelaskan, seharusnya terdapat mekanisme pengelolaan dan pengadaan stok sehingga kebutuhan obat di puskesmas dapat segera diantisipasi.
“Kalau obat tidak ada harusnya pengelola obatnya sudah antisipasi untuk segera mengampra di gudang atau mereka beli pakai operasional JKK-nya,” kata dr. Risnawary.
Risnawary juga menegaskan bahwa pasien tidak semestinya dibebankan untuk membeli obat sendiri di luar fasilitas kesehatan ketika terjadi kekosongan stok.
“Kalau ada notanya kasi ki ke puskesmas. Sudah juga saya sampaikan ke kapus, tidak ada pembelian obat di luar oleh pasien. Kalaupun ada kekosongan obat, puskesmas yang membeli, bukan pasien yang membeli obatnya,” tegasnya.
Persoalan tersebut kini menjadi sorotan terhadap sistem pengelolaan dan ketersediaan obat di tingkat puskesmas.
Masyarakat pun berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan stok obat, tetapi juga memastikan sistem pelayanan dan pengelolaan logistik kesehatan berjalan lebih responsif agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
(*)
