Metroluwuraya.com, Palopo | Pemerintah Kota Palopo bersama BPJS Kesehatan Cabang Palopo kembali memperkuat komitmen dalam menjaga keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC). Hal itu dibahas dalam Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen Cakupan dan Tingkat Keaktifan Peserta UHC Tahap II Tahun 2025, yang digelar di Kantor BPJS Kesehatan Palopo, Selasa (21/10/2025).
Sekda Palopo, H. Firmanza, menegaskan bahwa keberlanjutan UHC merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak dasar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan.
“Pemkot Palopo berkomitmen menjaga keberlanjutan UHC. Kami tidak hanya mengejar cakupan, tetapi juga memastikan validasi data agar anggaran tepat sasaran,” ujar Firmanza.
Firmanza juga mengungkapkan bahwa hingga tahun ini BPJS Kesehatan telah menanggung layanan kesehatan warga Palopo lebih dari Rp285 miliar. Angka tersebut menunjukkan besarnya manfaat JKN sekaligus memberi dampak ekonomi positif bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan di daerah.
Forum ini turut memperkuat sinkronisasi data peserta, terutama bagi segmen PBPU yang didaftarkan pemerintah daerah. Sejumlah OPD seperti Dukcapil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial berkomitmen melakukan verifikasi data secara rutin guna mencegah duplikasi dan ketidaksesuaian.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Dahniar Hasyim Dahlan, menegaskan pentingnya akurasi data peserta untuk menjamin efektivitas pembiayaan program JKN.
“Kami bersama pemerintah daerah terus memvalidasi peserta yang sudah tidak aktif, seperti yang meninggal dunia, pindah domisili, atau datanya tidak padan. Ini penting agar anggaran semakin efisien,” jelasnya.
Pada tahap ini, Pemkot Palopo telah menonaktifkan 9.506 peserta PBPU Pemda, dengan 1.398 peserta diantaranya dialihkan ke kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI JK). Langkah ini dilakukan untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi perlindungan kesehatan bagi warga.
Forum juga sepakat melanjutkan pembayaran iuran PBPU Pemda untuk September-Oktober 2025 sebesar Rp3,1 miliar, ditambah bantuan iuran dari pemerintah pusat senilai Rp252 juta. Dinas Sosial bahkan memproyeksikan efisiensi hingga Rp4,5 miliar melalui pengalihan peserta ke PBI JK.
Dahniar menyampaikan apresiasi atas kolaborasi Pemkot Palopo yang dinilainya menjadi kunci keberhasilan UHC selama ini.
“Capaian Palopo membuktikan kuatnya semangat gotong royong. Dengan koordinasi yang semakin solid, kami optimistis UHC berkelanjutan bisa dicapai pada 2026,” tutupnya.
(Redaksi)
