Metroluwuraya.com, Luwu | Proses perekrutan tenaga kerja oleh PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) kembali menuai kritik tajam dari warga Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Banyak pekerja konstruksi lokal yang merasa kecewa setelah hasil seleksi tahap awal dinilai tidak mencerminkan komitmen perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja asal daerah.
Salah seorang pekerja konstruksi, Shakib, warga asli Bua yang telah lama terlibat dalam pembangunan proyek smelter BMS, mengungkapkan kekecewaannya lantaran gagal di dua jalur seleksi sekaligus – baik seleksi internal maupun rekrutmen umum.
“Yang lolos banyak orang Palopo. Padahal dari awal perusahaan janji akan memprioritaskan warga lokal, khususnya kami yang sudah lama bekerja di proyek BMS,” ujar Shakib, Kamis (23/10/2025).
Ia menilai janji perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal hanya sekadar retorika. Bahkan, menurutnya, ada peserta yang menggunakan KTP luar daerah namun tetap dinyatakan lolos seleksi.
“Banyak yang pakai KTP Palopo tapi diterima. Sedangkan kami yang benar-benar warga Bua dan sudah berpengalaman di lapangan, justru tidak tembus,” keluhnya.
Sebelumnya, pihak manajemen PT BMS menjelaskan bahwa seleksi tahap pertama diperuntukkan bagi tenaga kerja internal yang masih berstatus outsourcing di proyek konstruksi. Proses ini disebut sebagai bagian dari transisi menuju fase operasional dan pemeliharaan (O&M) pabrik smelter.
Dalam dokumen resmi perusahaan disebutkan, terdapat sekitar 1.100 pekerja konstruksi aktif yang diberi kesempatan ikut seleksi. Dari jumlah itu, dibutuhkan lebih dari 600 posisi untuk divisi operasional dan sekitar 200 posisi untuk tenaga umum.
Manajemen BMS juga menegaskan bahwa rekrutmen ini bukan bentuk PHK, melainkan peluang bagi pekerja konstruksi agar bisa beralih ke fase operasional.
Namun, di lapangan, sejumlah pekerja menilai proses seleksi masih jauh dari kata transparan. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk turun tangan mengawasi agar prinsip prioritas tenaga kerja lokal benar-benar diterapkan secara adil.
“Kami berharap perusahaan lebih terbuka dan konsisten dengan janji awalnya. Warga lokal seharusnya diberi peluang lebih besar, karena kami yang selama ini ikut membangun proyek ini dan merasakan dampaknya langsung,” tegas Shakib.
Warga pun meminta agar BMS melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem seleksi yang berjalan dan memperjelas mekanisme prioritas yang dijanjikan, agar kesempatan kerja bagi warga sekitar tidak sekadar menjadi formalitas di atas kertas.
(Tim | Redaksi)
Komentar