Metroluwuraya.com, Jakarta – Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menerima kunjungan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (9/7/2025). Pertemuan tersebut menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, terutama melalui program Sekolah Virtual Kebangsaan.
Dalam sambutannya, Ahmad Muzani memberikan apresiasi atas inisiatif DPP LDII yang telah menggagas program Sekolah Virtual Kebangsaan. Menurutnya, isu kebangsaan harus menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.
“Kebangsaan tidak saja berbicara tentang ideologi, tetapi juga tentang isu strategis seperti ketahanan pangan,” ujar Muzani.
Politikus Partai Gerindra itu menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera.
“Semua kekuatan dan potensi yang kita miliki harus diarahkan untuk kepentingan bersama dan tujuan nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari MoU yang telah disepakati sejak era kepemimpinan Bambang Soesatyo di MPR RI, khususnya mengenai penyelenggaraan Sekolah Virtual Kebangsaan.
“Kami mendapatkan respons lebih dari yang kami harapkan. Ini menjadi semangat baru dalam kerja sama kami dengan MPR,” ujarnya.
Ketua MPR RI pun mendukung penuh rencana pelaksanaan Sekolah Virtual Kebangsaan dan mengusulkan pelaksanaannya pada 23 Agustus mendatang, yang awalnya direncanakan di Grand Ballroom Ponpes Minhaajurrosyidiin, akan dialihkan ke Gedung MPR RI sebagai bentuk dukungan institusional.
Menurut KH Chriswanto, program ini menjadi sarana untuk menyamakan visi kebangsaan (tasfiatul manhaj) dan memperkuat sinergi gerakan (tansikul harokah) di seluruh tingkatan LDII se-Indonesia.
“Dinamika kebangsaan yang semakin kompleks menuntut kita memiliki satu cara pandang dan langkah strategis bersama,” katanya.
Program Sekolah Virtual Kebangsaan akan dilaksanakan secara berkala dengan tema-tema kebangsaan yang relevan dengan kondisi bangsa, termasuk isu ideologi, ketahanan pangan, hingga sosial budaya.
“Ini akan menjadi ruang edukasi kebangsaan yang tematik dan berkelanjutan,” pungkas KH Chriswanto.
(*)
Komentar