Makassar, Metroluwuraya.com | PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama Direktorat Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditpamobvit Polda Sulsel) menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pengamanan wilayah operasional tambang emas Proyek Awak Mas yang telah ditetapkan sebagai Objek Vital Tertentu (Obvit), Kamis (17/4/2025).
Sebagai bagian dari kerja sama tersebut, MDA menyerahkan hibah berupa kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan oleh aparat kepolisian di lapangan.
Penandatanganan dokumen dilakukan oleh Direktur Pamobvit Polda Sulsel Kombes Pol Minarto, S.I.K., dan General Manager Commercial & Corporate Affairs MDA Samsurizal Adi Bharata. Kegiatan ini turut dihadiri jajaran pimpinan Polda Sulsel, termasuk Komandan Satuan Brimob dan Direktur Sabhara.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman induk yang telah disepakati pada awal 2025. Kolaborasi tersebut menjadi langkah nyata dalam memperkuat koordinasi dan sistem pengamanan di wilayah operasional tambang.
Kombes Pol Minarto menyampaikan apresiasi atas dukungan MDA terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Ia menyebut sinergi ini sebagai awal dari kerja sama strategis. “Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi pijakan awal kerja sama strategis. Hibah kendaraan ini tentu akan sangat menunjang mobilitas serta efektivitas pelaksanaan tugas pengamanan di wilayah tambang,” ujarnya.
Sementara itu, Samsurizal Adi Bharata menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan elemen penting dalam keberlangsungan kegiatan pertambangan. “Kami meyakini keberhasilan proyek ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat keamanan,” katanya.
Menurut Samsurizal, penandatanganan MoU dan penyerahan hibah kendaraan mencerminkan komitmen MDA dalam mendukung terciptanya lingkungan operasional yang aman dan kondusif. Kolaborasi ini juga merupakan bagian dari pendekatan jangka panjang perusahaan dalam menjalankan praktik pertambangan yang aman, bertanggung jawab, dan sejalan dengan agenda pembangunan daerah. (*)
Komentar