Metroluwuraya.com | Momentum Hari Jadi Luwu ke-758 yang bertepatan dengan Hari Perjuangan Rakyat Luwu ke-80 dimanfaatkan aliansi masyarakat Luwu untuk menyuarakan aspirasi besar daerah. Ribuan massa menggelar aksi damai dengan melakukan pemblokiran Jalan Trans Sulawesi di perbatasan Kota Belopa–Malela, Kabupaten Luwu, Jumat (23/1/2026).
Aksi berlangsung tertib dan kondusif. Sejumlah orator secara bergantian menyampaikan tuntutan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya di hadapan massa aksi dan masyarakat yang memadati titik unjuk rasa.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kapolres Luwu AKBP Adnan Pandibu, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Fadriaty Asmaun, serta H. Arham yang merupakan pengurus Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) di Tanah Papua, tepatnya BPW KKLR Papua Selatan, bersama seluruh elemen aliansi dan masyarakat Luwu.
H. Arham, putra asli Tanah Luwu yang saat ini mengabdi dan berkarya di Papua Selatan, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Menurutnya, gerakan tersebut bukanlah kepentingan kelompok tertentu, melainkan murni demi kesejahteraan rakyat serta masa depan generasi Luwu ke depan.
“Saya bertugas di Tanah Papua dan hidup dengan damai di sana. Namun karena panggilan jiwa serta bentuk penghormatan terhadap Yang Mulia Datu Luwu, saya hadir memenuhi undangan Silaturahmi Nasional di Kota Palopo,” ungkap Arham.
Ia menilai salah satu tujuan utama pemekaran wilayah adalah percepatan pelayanan publik, khususnya di sektor infrastruktur. Ia menggambarkan kondisi jalan di sejumlah wilayah Luwu yang masih memprihatinkan.
“Masih banyak ruas jalan yang dilalui kendaraan darat, tapi rasanya seperti sedang berada di kapal yang dihantam ombak karena berlubang di mana-mana, bahkan ada yang belum tersentuh pengaspalan,” ujarnya.
Meski demikian, Arham optimistis Luwu Raya memiliki modal kuat untuk berdiri sebagai provinsi baru.
“Dari sisi sumber daya alam kita sangat mendukung, begitu pula sumber daya manusia. Putra-putri Tanah Luwu tidak kalah bersaing dengan daerah lain,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif menjaga dan membenahi daerah sendiri.
“Sudah saatnya Wanua Mappatuo Na Ewai Alena. Mari kita rawat dan benahi rumah kita bersama, yakni Tanah Luwu,” tutup Arham.
Sementara itu, Kapolres Luwu AKBP Adnan Pandibu turut menemui massa aksi. Ia menyampaikan dukungan moril terhadap aspirasi masyarakat Luwu terkait pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Di hadapan peserta aksi, Kapolres berharap kegiatan dapat berlangsung aman hingga selesai.
“Kita semua adalah keluarga. Semoga dengan ikhtiar seperti ini, harapan masyarakat Luwu dapat terwujud,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aliansi massa yang telah menjaga keamanan dan ketertiban selama aksi berlangsung.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Fadriaty Asmaun, yang juga merupakan mantan pengurus IPMIL Luwu Raya, turut menyuarakan sikap politiknya di hadapan massa.
“Luwu Raya harus menjadi provinsi. Bahkan daerah ini pernah dijanjikan sebagai daerah istimewa. Hari ini kita bersatu untuk menagih janji sejarah tersebut,” tegas Fadriaty.
Ia menjelaskan bahwa pembentukan provinsi bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
“Jika Luwu Raya menjadi provinsi, tentu pelayanan akan lebih dekat karena masyarakat tidak lagi harus menjangkau ibu kota provinsi yang jauh,” jelasnya.
Namun demikian, Fadriaty mengingatkan bahwa perjuangan tersebut harus melalui mekanisme yang berlaku.
“Salah satu syarat menjadi provinsi adalah memiliki lima kabupaten/kota. Karena itu, kita perlu mendorong terbentuknya Kabupaten Luwu Tengah sebagai bagian dari pemenuhan syarat tersebut,” pungkasnya.
(*)
