LUWU | METROLUWURAYA.COM — Bupati Luwu, Patahudding, menegaskan perlunya pembenahan tata kelola penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan saat memimpin pertemuan bersama unsur Forkopimda, perangkat daerah, perwakilan PT Pertamina, serta pengelola 11 SPBU yang berada di Kabupaten Luwu, di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Kamis (10/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati meminta seluruh pihak mengevaluasi mekanisme distribusi BBM subsidi, termasuk sistem penggunaan barcode bagi petani dan nelayan. Menurutnya, data penerima harus diverifikasi secara berkala agar subsidi tidak salah sasaran dan benar-benar dinikmati masyarakat yang memenuhi ketentuan.
“Perbaiki penyalurannya karena bagaimana supaya semua kegiatan masyarakat ini bisa lancar. BBM subsidi harus diberikan kepada yang betul-betul berhak. Jangan masyarakat yang sudah susah dibuat semakin susah,” tegas Patahudding.
Bupati juga menginstruksikan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan mengevaluasi proses penerbitan barcode bagi petani dan nelayan. Verifikasi perlu dilakukan dengan memastikan penerima benar-benar berstatus sebagai petani, sementara bagi nelayan harus dipastikan memiliki sarana usaha yang memenuhi persyaratan.
Di sisi lain, SPBU dan Pertamina diminta menjamin kecukupan pasokan sekaligus memperketat pengawasan. Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi diminta diberikan tindakan sesuai ketentuan.
“Kita berharap penyaluran BBM subsidi ini bisa lancar. Mana yang masuk, mana yang keluar, dan ke mana penyalurannya harus jelas. Kita ingin memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan satuan tugas yang memiliki tugas dan kewenangan khusus dalam melakukan pemantauan serta pengawasan.
“Jaga hak masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi. Kelangkaan ini jangan sampai berlanjut. Kita akan melakukan audit ke dinas terkait, khususnya pengeluaran barcode. Kita juga akan menghadapi panen raya, sehingga masyarakat harus mendapatkan pelayanan,” kata Muh. Rudi.
Muh. Rudi juga meminta aparat penegak hukum turut melakukan pengawasan secara objektif dan memastikan setiap dugaan pelanggaran dalam distribusi BBM subsidi ditangani secara adil tanpa tebang pilih.
Bupati Luwu menilai persoalan ketersediaan BBM perlu segera dituntaskan, terutama karena daerah tersebut akan memasuki masa panen. Kelancaran distribusi BBM dinilai sangat berkaitan dengan aktivitas masyarakat, mulai dari sektor pertanian dan perikanan hingga transportasi serta berbagai kegiatan pelayanan dan pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Luwu berharap pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi menyeluruh mampu mencegah terjadinya kelangkaan BBM subsidi secara berulang.
Dengan demikian, BBM bersubsidi diharapkan dapat tersedia secara cukup dan diberikan kepada masyarakat yang memang memiliki hak untuk menerimanya.
(Redaksi)
