Metroluwuraya.com, Luwu | Desakan pembentukan Provinsi Luwu Raya kembali menguat. Aliansi Masyarakat Kamanre menggelar aksi pemblokiran jalan di jalur Trans Sulawesi, tepatnya di depan Pasar Tradisional Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Sabtu (07/02/2026).
Aksi yang dilakukan dengan sistem buka-tutup jalan ini menjadi bentuk peningkatan tekanan masyarakat Luwu Raya yang menuntut pemekaran wilayah dari Provinsi Sulawesi Selatan guna mewujudkan Daerah Otonom Baru (DOB). Dampaknya, jalur distribusi barang dan mobilitas kendaraan dari Belopa menuju Palopo, maupun arah sebaliknya, sempat terhenti selama beberapa jam.
Penanggung jawab aksi, Muh Rifky A., dalam orasinya menyampaikan bahwa masyarakat Luwu Raya kini menggantungkan harapan besar kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia meminta Presiden mengambil langkah diskresi sebagai solusi atas mandeknya moratorium pemekaran wilayah.
“Kami akan terus berjuang. Pembentukan Provinsi Luwu Raya hanya dapat terwujud jika Presiden turun langsung dan menggunakan kewenangan diskresi. Pemerintah pusat harus melihat bahwa aspirasi ini telah lama diperjuangkan masyarakat,” tegas Rifky yang dikenal dengan sapaan Rifky Kribo.
Rifky menjelaskan, tuntutan pemekaran berangkat dari persoalan ketimpangan pembangunan infrastruktur dan pembagian anggaran yang dinilai belum merata bagi masyarakat Luwu Raya.
Ia menyebut, wilayah Luwu Raya merupakan salah satu kontributor besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar. Namun, porsi anggaran yang kembali ke wilayah tersebut dinilai masih sangat terbatas.
“Anggaran yang kembali ke daerah kami bahkan disebut tidak mencapai 43 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan. Secara struktural, pemerataan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel dinilai belum optimal, sehingga Luwu Raya terkesan terabaikan,” lanjutnya di hadapan massa aksi.
Rifky juga menegaskan bahwa aksi yang digelar berlangsung secara damai sebagai sarana menyampaikan aspirasi masyarakat. Ia pun berharap aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, tetap mengawal jalannya aksi agar berlangsung tertib sekaligus memberi ruang bagi penyampaian aspirasi warga.
(Redaksi)
