Metroluwuraya,com, Luwu | Kasus pungutan liar (pungli) di SPBU 74.919.88 Belopa tengah menjadi sorotan publik. Oknum pemilik dan petugas SPBU tersebut diduga menetapkan biaya tambahan sebesar Rp20 ribu per jerigen solar yang dibeli oleh konsumen. Praktik ini jelas melanggar peraturan, yakni UU Migas Nomor 22 Tahun 2021 pasal 55, yang bertujuan meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang dan penimbunan BBM.
Informasi yang diperoleh dari lapangan mengungkapkan bahwa pemilik SPBU, yang dikenal dengan inisial H. R, terlibat langsung dalam pungli ini. H. R bersama sejumlah petugas SPBU menyediakan barcode khusus untuk para pelansir, yang harus membayar Rp100 ribu setiap 12 jerigen solar. Selain itu, setiap jerigen dikenakan biaya administrasi sebesar Rp20 ribu.
Selain terlibat dalam pengaturan barcode, H. R juga mengatur jatah solar tanpa menggunakan barcode, dengan pembayaran langsung sebesar Rp150 ribu untuk 12 jerigen. Sumber menyatakan bahwa tindakan ini melibatkan kerjasama dengan oknum petugas SPBU, yang bertugas mengumpulkan uang tersebut.
Praktik ini dilakukan dengan modus operandi yang sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum, karena sering beraksi secara sembunyi-sembunyi. Dugaan adanya oknum penimbun BBM subsidi jenis solar yang bekerja sama dengan pemilik dan pengawas SPBU semakin memperkeruh situasi. BBM yang dikumpulkan dengan menggunakan jerigen diduga disimpan di sebuah gudang di Jl. Laras, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, dan dilindungi oleh oknum aparat di luar Luwu.
Inisial para pelansir yang terlibat dalam praktik ini antara lain ‘AR’ dari Taddetta, ‘AT’ (dengan kendaraan panter hitam), dan ‘SA’ (dengan kendaraan panter silver). Mereka mengumpulkan solar untuk seorang pengusaha bernama ‘H.W’ yang tinggal di Jl. Laras.
Kasus ini mencerminkan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat untuk mengatasi praktik pungli dan penimbunan BBM ilegal di wilayah tersebut.(Tim)
