METROLUWURAYA.COM | Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh Rano Alfath, menegaskan aktivitas PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, harus tetap berjalan sembari penyelesaian klaim lahan di Rante Balla terus diupayakan melalui jalur mediasi.
Penegasan tersebut disampaikan Rano dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI, Rabu (11/11/2026). Ia menilai keberlangsungan operasional perusahaan perlu menjadi perhatian karena ribuan pekerja dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menggantungkan penghidupan dari aktivitas tersebut.
“Poinnya penting, menurut saya, perusahaan tetap berjalan demi masyarakat karena banyak hajat hidup orang banyak,” kata legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Rano mengingatkan, penghentian aktivitas perusahaan berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas. Menurutnya, sekitar 4.000 pekerja tidak boleh menjadi korban dari persoalan klaim lahan yang masih dalam proses penyelesaian.
“Bayangkan kalau 4.000 orang itu disetop, enggak bisa kerja, nanti malah konfliknya lebih parah lagi,” ujarnya.
Meski demikian, Rano menegaskan RDPU tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang merasa hak atas tanahnya belum diselesaikan. Ia meminta proses mediasi tetap dilanjutkan untuk menemukan solusi yang adil bagi seluruh pihak.
Ia juga mengingatkan agar hasil RDPU tidak ditafsirkan secara keliru. Menurutnya, substansi pembahasan adalah mencari jalan keluar melalui mediasi tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat maupun keberlangsungan aktivitas perusahaan.
Berdasarkan keterangan Bupati Luwu, Kepala Kantor Pertanahan, dan masyarakat yang hadir, Rano menilai perusahaan telah menunjukkan iktikad baik melalui transaksi yang dilakukan. Namun, ia menekankan bahwa keberadaan investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Perusahaan hadir ya harus ada manfaat,” katanya.
Sementara itu, Bupati Luwu, H. Patahudding, menyampaikan bahwa sekitar 80 persen karyawan MDA berasal dari masyarakat lingkar tambang. Ia menegaskan kehadiran perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Pemerintah daerah, kata Patahudding, tidak menginginkan investasi justru menimbulkan dampak negatif bagi warga. Ia juga menegaskan pemerintah tidak berpihak kepada perusahaan, melainkan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Perwakilan Aliansi Masyarakat Luwu, Ismail Wahid, mengungkapkan sekitar 4.300 karyawan terdampak pemalangan jalan yang berlangsung pada 7–14 Oktober 2026.
Menurut Ismail, aksi pemblokiran tersebut dipicu oleh kesalahpahaman terhadap rekomendasi Komisi III DPR RI tertanggal 7 Oktober 2026, yang kemudian ditafsirkan oleh kelompok tertentu sebagai dasar untuk memblokade akses menuju kawasan perusahaan.
Ia bahkan mengungkapkan adanya dugaan ancaman menggunakan senjata tajam terhadap karyawan yang hendak melintas menuju wilayah konsesi perusahaan.
Dampak pemalangan tersebut, lanjut Ismail, dirasakan langsung para pekerja, mulai dari terganggunya kehadiran kerja hingga penurunan pendapatan. Kondisi itu turut memengaruhi kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan keluarga.
“Seakan-akan ini (rekomendasi 7 Oktober) dijadikan legitimasi untuk melakukan blokade. Nah ironisnya, blokade jalan tersebut adalah jalan pemerintah daerah yang diblokade,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat, termasuk pekerja yang harus membayar cicilan kendaraan, biaya tempat tinggal, serta pelaku UMKM yang kehilangan pendapatan.
“Apa dampak daripada itu? Cicilan motor, kos-kosan, lalu kemudian nasib pelaku UMKM semua tergerus di tengah efisiensi hari ini, tentu sangat berdampak,” tambah Ismail.
Senada dengan itu, Pemangku Adat Kedatuan Luwu, Opu Andi Saddawero Kira, menyebut lebih dari 4.000 keluarga menggantungkan kehidupan dari aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
“Siapa lagi yang akan memikirkan keluarga kita?” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan pelaku UMKM di lingkar tambang, Mardimading, menjelaskan jalan yang sempat dipalang merupakan satu-satunya akses distribusi pasokan bahan bakar.
Menurutnya, jika kendaraan tangki BBM tidak dapat melintas, aktivitas ekonomi di kawasan tersebut ikut terhenti. Pedagang tidak bisa berjualan, sementara karyawan terpaksa meninggalkan lokasi dan pulang ke kampung halaman.
Ia berharap akses menuju kawasan operasional perusahaan tetap terbuka sehingga aktivitas perdagangan kembali berjalan dan para pelaku UMKM dapat memperoleh penghasilan seperti sebelumnya.
Persoalan klaim lahan Rante Balla pun diharapkan dapat diselesaikan melalui mediasi dan mekanisme hukum yang berlaku, tanpa menimbulkan dampak berkepanjangan terhadap masyarakat, pekerja, maupun pelaku usaha di sekitar kawasan tambang.
(*)






