BPN Luwu Bongkar Kelemahan Klaim AARB: Luas dan Batas Tanah Tak Jelas

LUWU| METROLUWURAYA.COM – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Andi Sufiarma, memaparkan hasil identifikasi terhadap klaim kelompok yang mengatasnamakan Anak Adat Rante Balla (AARB) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI, Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan hasil overlay atau pencocokan peta Kontrak Karya dengan peta pembebasan dan pembayaran ganti kerugian, ditemukan bahwa sebagian bidang tanah yang diklaim berada di atas enam bidang tanah bersertifikat.

Sementara sebagian lainnya berada di atas tanah dengan alas hak Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan kepala desa. Bahkan, terdapat pula bidang yang masuk kategori tanah negara bebas tanpa penguasaan pihak mana pun.

Andi Sufiarma menjelaskan, dasar klaim AARB merujuk pada Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) serta dokumen identifikasi pemilik tanah yang diterbitkan pada 1995 dan 1996.

Namun, ia menegaskan bahwa penilaian terhadap klaim tersebut harus didasarkan pada administrasi pertanahan dan kejelasan bukti kepemilikan.

Menurutnya, dokumen yang dijadikan dasar klaim hanya menyebut tanah keluarga yang bersangkutan, tanpa disertai kejelasan luasan maupun batas-batas bidang tanah.

“Fakta luasannya tidak jelas dan batas-batas bidang tanahnya juga tidak jelas,” tegas Andi Sufiarma.

Ia juga memaparkan kerangka hukum pertanahan yang berlaku di wilayah Luwu. Menurutnya, wilayah Luwu Raya dahulu berstatus tanah swapraja yang sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada 1960 menjadi tanah negara.

Karena itu, penguasaan dan pemilikan tanah di Luwu, menurut penjelasannya, didasarkan pada penguasaan secara terus-menerus dan turun-temurun selama 20 tahun berturut-turut, yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Tanah dari kepala desa.

Terkait proses mediasi di Polda Sulawesi Selatan, Andi Sufiarma mengungkapkan bahwa hingga kini belum tercapai titik temu. Meski demikian, pertemuan lanjutan masih terbuka untuk dilakukan.

Ia menyebut pihak PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersedia melanjutkan proses tersebut sepanjang kedudukan hukum (legal standing) pihak-pihak yang mengajukan klaim dapat dibuktikan.

Sementara itu, Pemangku Adat Kedatuan Luwu, Opu Andi Saddawero Kira, menegaskan bahwa Kedatuan Luwu tidak pernah menerbitkan surat keterangan dalam bentuk apa pun terkait kepemilikan bidang tanah masyarakat.

Menurutnya, kewenangan terkait administrasi dan legalitas pertanahan sepenuhnya berada pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya mau menyampaikan bahwa keluarga yang mengatasnamakan Anak Adat Rante Balla tidak ada dalam struktur Kedatuan Luwu,” tandasnya.

(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *