BPJS Kesehatan Perkuat Ekosistem Anti-Kecurangan JKN Lewat INAHAFF 2026

JAKARTA | METROLUWURAYA.COM – BPJS Kesehatan terus memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kecurangan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga integritas pelayanan kesehatan, melindungi keselamatan pasien, serta memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Komitmen itu ditegaskan dalam gelaran 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan pengendalian kecurangan terus diperkuat melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pembenahan tata kelola, serta penguatan sistem pengawasan dan kolaborasi lintas sektor.

BPJS Kesehatan juga telah membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah hingga cabang. Selain itu, diterapkan indikator kinerja utama (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, penguatan monitoring dan pelaporan, serta pengembangan modul anti-fraud bagi verifikator yang telah disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Menurut Prihati, praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan bukan sekadar persoalan kerugian keuangan. Dampaknya dapat meluas hingga mengancam keselamatan pasien, menurunkan kualitas pelayanan, dan merusak kepercayaan masyarakat.

“Pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, hingga 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau setara 98,5 persen penduduk Indonesia.

Besarnya cakupan kepesertaan tersebut, kata dia, turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, serta hubungan antarpemangku kepentingan. Karena itu, pengawasan dan sistem pengendalian kecurangan harus terus menyesuaikan perkembangan risiko.

BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Pendekatan ini diharapkan mampu mengutamakan hasil klinis terbaik bagi pasien dengan penggunaan biaya yang lebih efisien.

Selain penguatan teknologi dan tata kelola, pembaruan kebijakan serta regulasi dinilai penting untuk memperjelas kewenangan dan meningkatkan efektivitas penegakan sanksi.

Sebagai langkah memperluas sinergi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Organisasi ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik untuk membangun budaya anti-kecurangan.

INHAFA dirancang memiliki tiga peran strategis, yakni sebagai forum kolaborasi lintas sektor, pusat pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.

Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menilai kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan dan perkembangan pola pelayanan menuntut sistem pencegahan kecurangan yang semakin adaptif.

Menurutnya, pengendalian kecurangan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi. Dibutuhkan keterlibatan regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi hingga masyarakat sipil.

“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan,” tegas Vetty.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan pentingnya menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin kuat, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi berbagai risiko kecurangan.

Menurutnya, negara harus memastikan sistem JKN tetap berjalan optimal sehingga masyarakat tidak kehilangan perlindungan ketika menghadapi risiko kesehatan.

Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin itu juga mengingatkan agar BPJS Kesehatan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan praktik kecurangan.

“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” katanya.

Ia turut mendorong penguatan landasan regulasi penanganan kecurangan yang saat ini masih berada pada tingkat peraturan menteri. Menurutnya, peningkatan level pengaturan diperlukan agar upaya menjaga keberlanjutan Program JKN memiliki dasar hukum yang lebih kuat.

Cak Imin juga mengajak seluruh pemangku kepentingan menutup celah tata kelola, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, memberikan perlindungan kepada pelapor, serta menjalankan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas JKN.

Apresiasi bagi Penggerak Anti-Kecurangan

Dalam rangkaian INAHAFF 2026, BPJS Kesehatan turut memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh, tim, dan pemerintah daerah yang dinilai berkomitmen memperkuat budaya anti-kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN.

Berikut daftar penerima penghargaan:

1. Kategori Tokoh Inspiratif Anti-Kecurangan Terbaik

– Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC.

– Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si.

– Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.

2. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik

– Terbaik I: Kabupaten Purbalingga.

– Terbaik II: Kota Medan.

– Terbaik III: Kabupaten Banyumas.

3. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Provinsi Terbaik

– Terbaik I: Provinsi Bali.

– Terbaik II: Provinsi Riau.

– Terbaik III: Provinsi Jawa Barat.

4. Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik

– Terbaik I: Kabupaten Kotawaringin Barat.

– Terbaik II: Kabupaten Karawang.

– Terbaik III: Kabupaten Sukabumi.

5. Kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik

– Terbaik I: Provinsi Bali.

– Terbaik II: Provinsi Nusa Tenggara Timur.

– Terbaik III: Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Melalui INAHAFF 2026, penguatan kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempersempit ruang praktik kecurangan sekaligus membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *