Metroluwuraya.com, Luwu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu dinilai belum memberikan kenyamanan bagi investor, meski para pelaku usaha turut berkontribusi pada pendapatan daerah.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Luwu, Andi Mammang, dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Pokok 2026 di DPRD Luwu, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman. Kondisi ini, kata dia, membuat investor ragu bertahan di Luwu.
“Di Kabupaten Luwu ini tidak ada kenyamanan investasi, seperti maraknya pemalangan jalan yang dibangun pemerintah daerah sendiri,” ujarnya.
Andi menegaskan, seharusnya pemerintah hadir setiap kali muncul persoalan yang merugikan investor, apalagi terkait aset infrastruktur milik daerah.
“Harusnya pemerintah menunjukkan tanggung jawab sebagai pemilik aset jalan ketika terjadi pemalangan. Harapan kita, investasi bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menuntut pajak dan kontribusi dari investor, tetapi juga memberikan jaminan kenyamanan dalam menjalankan usaha.
“Jangan kita berharap pajak dari mereka, sedangkan kita tidak memberi kenyamanan. Perlu ketegasan atas sejumlah persoalan yang mereka hadapi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Satgas Percepatan Investasi Luwu, Awwabin, membantah anggapan bahwa pemerintah lepas tangan. Menurutnya, satgas telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi persoalan yang muncul.
“Pemerintah sudah berusaha. Kami melakukan sosialisasi, advokasi, hingga mediasi yang dilaksanakan oleh Satgas Percepatan Investasi Luwu,” katanya.
(*)
Komentar