Metroluwuraya.com| Pemerintah Kabupaten Luwu di bawah kepemimpinan Bupati Patahudding menempatkan komoditas kakao sebagai program prioritas strategis untuk menggerakkan kembali sektor perkebunan dan perekonomian daerah. Hal ini disampaikan di Belopa, Selasa (28/4/2026).
Kakao dinilai memiliki peran vital, tidak hanya sebagai penyumbang devisa negara, tetapi juga sebagai sumber penghasilan utama petani, pencipta lapangan kerja, hingga pendorong berkembangnya sektor agribisnis dan agroindustri dalam negeri. Selain itu, komoditas ini turut berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan pembangunan wilayah, termasuk Kabupaten Luwu.
Secara nasional, pada tahun 2024 nilai ekspor kakao beserta produk turunannya tercatat mencapai US$2,646 juta dengan volume 348.092 ton. Industri ini juga melibatkan sekitar 1,496 juta keluarga petani di Indonesia.
Namun demikian, sektor kakao saat ini menghadapi tantangan serius. Data menunjukkan luas areal kakao nasional mencapai 1,36 juta hektare dengan produksi 617 ribu ton. Hampir seluruhnya, yakni sekitar 99,59 persen, dikelola oleh perkebunan rakyat. Meski demikian, penurunan produksi berdampak pada berkurangnya industri pengolahan kakao, dari 20 unit pada 2016 menjadi hanya 11 yang masih bertahan hingga kini.
Bupati Patahudding yang akrab disapa Aji Pata mengungkapkan bahwa penurunan produksi kakao di Sulawesi Selatan, khususnya di Luwu, disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan.
“Penurunan ini bukan satu faktor saja, tetapi gabungan dari masalah teknis, kondisi alam, hingga aspek sosial ekonomi,” jelasnya saat meninjau kebun kakao di Padang Kamburi, Sabtu (25/4/2026).
Ia menjelaskan, serangan hama dan penyakit menjadi penyebab utama, seperti Penggerek Buah Kakao (PBK), busuk buah akibat Phytophthora palmivora, serta penyakit Vascular Streak Dieback (VSD) yang dapat menurunkan hasil hingga 90 persen.
Selain itu, banyak tanaman kakao yang sudah memasuki usia tidak produktif sehingga memerlukan peremajaan. Faktor cuaca ekstrem seperti kemarau panjang dan curah hujan yang tidak menentu juga memperburuk kondisi tanaman.
Aji Pata juga menyoroti pentingnya pendampingan bagi petani. Menurutnya, keterbatasan akses terhadap bibit unggul dan pupuk berkualitas turut menghambat upaya peningkatan produksi.
“Karena hasil yang tidak stabil, sebagian petani bahkan beralih ke komoditas lain seperti jagung dan padi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, praktik budidaya yang belum optimal, seperti pemangkasan dan pemupukan yang kurang tepat, juga menjadi faktor yang memengaruhi produktivitas.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah kini fokus pada program pemulihan kakao melalui penyediaan bibit unggul, rehabilitasi kebun, serta pendampingan teknis kepada petani.
“Kami ingin menghidupkan kembali kejayaan kakao di Luwu melalui peremajaan dan penguatan sistem budidaya,” tegasnya.
Sementara itu, tim teknis program kakao, Nur Samsi, S.Hut, menyampaikan bahwa sejak 2025 hingga 2026, distribusi bibit telah direncanakan secara bertahap kepada kelompok tani yang telah terverifikasi.
Menurutnya, keputusan Bupati memilih kakao sebagai komoditas unggulan didasarkan pada prospek global yang masih sangat menjanjikan, terutama sebagai bahan baku industri cokelat dunia.
Di Luwu sendiri, luas lahan kakao mencapai sekitar 27 ribu hektare dengan produksi tahunan sekitar 13 ribu kilogram. Produktivitas yang sebelumnya pernah menyentuh 1.200 kg per hektare kini menurun menjadi sekitar 800 kg per hektare.
“Target pemerintah adalah mengembalikan produktivitas tersebut agar Luwu kembali dikenal sebagai penghasil kakao berkualitas dan berdaya saing tinggi,” ujar Nur Samsi.
Sebagai langkah konkret, pemerintah menyiapkan program penanaman di lahan seluas 8.000 hektare dengan dukungan sekitar 8 juta bibit kakao unggul yang akan disalurkan kepada petani dari wilayah Larompong Selatan hingga Lamasi. Kecamatan Bupon menjadi salah satu wilayah dengan cakupan lahan terluas dalam program ini.
Dinas Pertanian Luwu memastikan seluruh kelompok tani yang telah mengajukan permohonan akan diupayakan masuk dalam program bantuan tersebut.
Program ini didukung anggaran dari APBN melalui Kementerian Pertanian RI, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 61/Kpts./KB.410/E/03/2026.
Adapun jenis bibit yang akan disalurkan meliputi BB, S1, S2, MCC-02, ICCRI-06, dan ICCRI-08.
(*)
Komentar