LUWU, METROLUWURAYA.COM — Pemerintah Kabupaten Luwu bersama aparat penegak hukum, lembaga layanan, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah desa memperkuat kolaborasi untuk mencegah serta menangani kekerasan berbasis gender.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Multistakeholder yang digelar di Aula Hotel Belia Belopa, Kamis (1/10/2026). Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyamakan langkah antarlembaga, memperkuat mekanisme penanganan kasus, serta meningkatkan akses korban terhadap layanan perlindungan.
Direktur LBH APIK Sulawesi Selatan, Rosmiati Sain, menekankan pentingnya strategi bersama dalam menghadapi persoalan kekerasan berbasis gender. Ia menyoroti adanya kesenjangan antara kasus yang terjadi di tengah masyarakat dan jumlah perkara yang tercatat oleh lembaga penegak hukum.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar kasus yang terjadi dapat terdeteksi dan ditangani secara tepat. Perhatian juga perlu diberikan terhadap kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang membutuhkan respons sesuai dengan perkembangan teknologi dan pola kekerasan di ruang digital.
Sementara itu, Manajer Program ELEVATE, Ni Nyoman Anna, menjelaskan bahwa Save the Children melalui Program ELEVATE mendukung upaya perlindungan perempuan dan anak perempuan dari berbagai bentuk kekerasan. Salah satu pendekatan yang dilakukan ialah mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga.
Di Kabupaten Luwu, program tersebut turut mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Desa untuk pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di lima desa. Keberadaan satgas diharapkan dapat memperkuat deteksi dini serta mempercepat respons masyarakat ketika menemukan indikasi kasus kekerasan.
Anna menambahkan, kebutuhan korban tidak berhenti pada perlindungan awal. Mereka juga memerlukan akses terhadap layanan medis, pendampingan psikososial, bantuan hukum, pemulihan, hingga pemberdayaan ekonomi.
Karena itu, mekanisme rujukan antarlembaga dinilai perlu terus dibenahi agar korban dapat memperoleh layanan yang aman, mudah dijangkau, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Dukungan terhadap penguatan kolaborasi tersebut juga disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu, Erham Lanco. Ia mengapresiasi LBH APIK Sulawesi Selatan dan seluruh mitra Program ELEVATE yang berkontribusi dalam memperkuat perlindungan perempuan serta kelompok rentan di daerah.
Erham menegaskan, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat, pemerintah desa, keluarga, hingga masyarakat luas.
“Melalui kegiatan rapat koordinasi ini, saya berharap dapat terjalin sinergi yang semakin kuat untuk menyusun langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Kita perlu memperkuat sistem layanan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, memperluas edukasi kepada masyarakat, serta memastikan setiap korban mendapatkan pendampingan dan perlindungan yang sesuai,” ujar Erham.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Kepala DP3A Kabupaten Luwu Hj. Siti Hidayah Made, serta perwakilan Polres Luwu, Kejaksaan Negeri Luwu, Pengadilan Negeri Belopa, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama.
Sejumlah kepala desa, organisasi masyarakat sipil, para pemateri, serta perwakilan LBH APIK Sulawesi Selatan dan Save the Children juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Melalui pertemuan ini, kolaborasi antarpemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga upaya pencegahan dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan korban kekerasan berbasis gender memperoleh perlindungan serta pendampingan yang dibutuhkan.
(*)
