Metroluwuraya.com | Pemerintah Kabupaten Luwu memperkuat langkah untuk mengembalikan kejayaan sektor perkebunan, khususnya komoditas kakao, dengan mendorong peningkatan produksi, kualitas hasil panen hingga hilirisasi.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi mendukung keberhasilan program peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas perkebunan Tahun Anggaran 2026 bersama kelompok tani, jajaran pemerintah daerah dan stakeholder terkait, Sabtu (8/8/2026).
Bupati Luwu, H. Patahuddin, mengatakan pengembangan kakao menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah. Tidak hanya meningkatkan produksi, Pemkab Luwu juga mendorong agar hasil perkebunan dapat diolah sehingga memberikan nilai tambah bagi petani.
“Insyaallah akhir tahun sudah bisa berproduksi. Kami juga berharap petani bisa menjaga kualitas kakaonya,” ujar Patahuddin.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan hilirisasi melalui IKM Barambing. Pemerintah daerah saat ini masih melakukan pembenahan dan berharap fasilitas tersebut dapat mulai berproduksi pada akhir tahun.
Patahuddin juga meminta petani memperhatikan proses pascapanen, khususnya fermentasi biji kakao. Menurutnya, biji kakao tidak seharusnya langsung dijemur setelah dipetik dan dibelah.
“Jangan habis petik, belah langsung dijemur. Sebaiknya dipetik, dibelah, kemudian difermentasi terlebih dahulu baru dijemur, sehingga kualitasnya bisa bagus,” jelasnya.
Dalam pengembangan komoditas kakao, sejumlah klon menjadi prioritas, di antaranya BB, MCC 01, MCC 02, Sulawesi 1 (S1) dan Sulawesi 2 (BR 25). Klon tersebut dinilai memiliki produktivitas yang baik serta ketahanan terhadap serangan hama.
Selain kakao, bantuan pemerintah juga mencakup bibit pala dan kopi. Petani penerima program turut mendapatkan dukungan biaya tenaga kerja untuk kegiatan penggalian lubang dan penanaman sebesar Rp13.000 per lubang yang disalurkan melalui rekening kelompok.
Patahuddin menegaskan, pemerintah daerah akan memastikan program bantuan dari pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran. Pemkab Luwu menyiapkan calon petani dan calon lahan (CPCL), lengkap dengan pemetaan poligon serta titik koordinat lahan penerima bantuan.
“Kami betul-betul mengawal bantuan Bapak Presiden melalui Menteri Pertanian agar tersalurkan dengan baik dan merata, sehingga masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaatnya,” katanya.
Menurut Patahuddin, dukungan pemerintah pusat untuk hilirisasi masih sangat dibutuhkan. Dengan adanya fasilitas pengolahan, komoditas perkebunan Luwu diharapkan tidak lagi hanya dipasarkan sebagai bahan mentah.
“Ke depan, insyaallah Luwu akan kembali seperti dulu menjadi salah satu penghasil utama kakao,” harapnya.
Pemkab Luwu bahkan menargetkan produktivitas kakao kembali mendekati capaian pada era 1998. Target tersebut diproyeksikan dapat diwujudkan pada 2028 melalui pendampingan intensif kepada petani dan penguatan peran penyuluh pertanian.
“Kami akan terus melakukan pendampingan di lapangan. Tugas kami di daerah bagaimana meningkatkan produktivitas kakao di Kabupaten Luwu bisa kembali seperti tahun-tahun 1998. Target kami tahun 2028 bisa meningkatkan seperti saat itu,” ungkap Patahuddin.
Hilirisasi Dorong Nilai Tambah Kakao
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu, Islamuddin, SP, M.Si, mengatakan hilirisasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan nilai ekonomi kakao.
“Dengan hilirisasi, insyaallah kakao bisa diolah menjadi bubuk atau pasta. Ini tentunya bisa menambah nilai pendapatan petani dan meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Islamuddin.
Saat ini, tercatat 521 kelompok tani kakao di Kabupaten Luwu yang menjadi bagian dari pengembangan komoditas tersebut.
Namun, petani masih menghadapi tantangan, terutama kondisi cuaca ekstrem dan suhu panas yang dapat memengaruhi produktivitas tanaman.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, penyuluh pertanian terus didorong aktif melakukan pendampingan di lapangan. Selain teknik budidaya, petani juga dibekali pengetahuan untuk mengenali berbagai jenis hama dan penyakit yang dapat menyerang tanaman.
Islamuddin menjelaskan, program bantuan perkebunan tersebut bersumber langsung dari Kementerian Pertanian. Pemerintah daerah berperan dalam pendataan, pendampingan serta pengawalan agar bantuan dapat diterima kelompok tani sesuai sasaran.
Pemkab Luwu berharap kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, kelompok tani dan stakeholder dapat mempercepat peningkatan produksi serta hilirisasi komoditas perkebunan.
Dengan strategi tersebut, sektor perkebunan diharapkan kembali menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus mengangkat kembali nama Luwu sebagai salah satu sentra kakao unggulan di Sulawesi Selatan.
(Redaksi)
