Metroluwuraya.com, Belopa | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah serta Sertifikasi Halal Produk Lokal yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (4/3/2025). Rakor ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Bupati Luwu, H. Patahudding, S.Ag, didampingi Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevhy Bijak Pawindu, SH, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu, Drs. H. Sulaiman, MM, turut hadir bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam rakor tersebut, Mendagri menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah dan daya saing produk lokal di pasar internasional.
“Indonesia merupakan negara dengan jumlah konsumen makanan halal terbesar di dunia. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Produk bersertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan dunia terhadap produk Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim,” ujar Tito Karnavian.
Mendagri juga menekankan bahwa Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara pengekspor makanan halal seperti Brasil, India, Amerika Serikat, dan Argentina.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan bahwa tingkat inflasi nasional pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,48 persen.
“Salah satu faktor utama yang mempengaruhi deflasi ini adalah kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari dan Februari 2025. Kebijakan ini membantu menurunkan Indeks Harga Konsumen (IHK),” jelas Amalia.
Selain itu, deflasi juga dipicu oleh meningkatnya produksi cabai merah dan cabai rawit di beberapa daerah, penurunan harga jagung di tingkat peternak, serta adanya penyesuaian tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan harga bahan bakar minyak nonsubsidi pada Februari 2025.
Menindaklanjuti hasil rakor tersebut, Bupati Luwu, H. Patahudding, menginstruksikan Kepala Bagian Ekonomi dan instansi terkait untuk segera melakukan pendataan serta langkah-langkah strategis guna mengendalikan inflasi dan mempercepat sertifikasi halal di Kabupaten Luwu.
“Semua produk makanan dan minuman harus memiliki sertifikat halal, termasuk rumah potong hewan dan PDAM,” tegas H. Patahudding.
Bupati Luwu juga mengungkapkan rencananya untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pasar dalam waktu dekat. Langkah ini bertujuan untuk memantau harga bahan pokok, terutama menjelang bulan suci Ramadan, guna memastikan stabilitas harga di wilayah Kabupaten Luwu.
Komentar