LUWU| METROLUWURAYA.COM – Pemerintah Kabupaten Luwu bersama BPJS Kesehatan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama pelayanan fasilitas kesehatan guna meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.
Evaluasi tersebut dibahas dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Luwu yang digelar di Ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Senin (26/10/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, Muh. Rudi, mengatakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari ketersediaan tenaga medis, kelengkapan fasilitas, hingga pembiayaan yang memadai.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah. Untuk itu, evaluasi terhadap berbagai persoalan yang sebelumnya telah dibahas perlu dilakukan agar menghasilkan langkah perbaikan yang konkret.
Menurut Muh. Rudi, setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Karena itu, hasil pertemuan tidak boleh sebatas menjadi catatan, melainkan harus diwujudkan melalui tindak lanjut yang terukur.
“Pemerintah harus memastikan anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kita tidak boleh hanya berhenti pada pembahasan, tetapi harus memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti dan pelayanan kesehatan semakin baik,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Dahniar Hasyim Dahlan, turut menjelaskan mekanisme kerja sama pembiayaan dengan fasilitas kesehatan, termasuk sistem pembayaran kapitasi bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas.
Ia menerangkan, pembayaran kapitasi ditentukan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar serta indikator pelayanan yang telah ditetapkan. Skema pembiayaan ini diharapkan mampu memperkuat layanan promotif dan preventif sehingga penanganan kesehatan dapat dilakukan lebih dini tanpa harus selalu berujung pada rujukan ke rumah sakit.
Selain persoalan pembiayaan, optimalisasi pelayanan puskesmas juga menjadi perhatian. Beberapa aspek yang disoroti meliputi pelayanan kesehatan gigi, ketersediaan obat-obatan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan fasilitas rawat inap sesuai kemampuan masing-masing puskesmas.
Keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas penunjang turut menjadi tantangan yang membutuhkan penanganan bertahap melalui kerja sama lintas sektor.
Forum ini sekaligus membahas kembali sejumlah rekomendasi hasil pertemuan tahun 2025 yang belum terealisasi. Pembahasan tersebut dinilai mendesak mengingat proses kredensial dan rekredensial fasilitas kesehatan sebagai salah satu tahapan kerja sama dengan BPJS Kesehatan tengah berlangsung.
Muh. Rudi secara khusus meminta organisasi perangkat daerah terkait, terutama Dinas Kesehatan dan RSUD Batara Guru, segera mengambil langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing.
Ia berharap, pada pertemuan berikutnya sudah terdapat perkembangan signifikan dalam penyelesaian berbagai persoalan. Dengan demikian, forum evaluasi dapat menghasilkan kemajuan, bukan sekadar mengulang pembahasan yang sama.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Luwu Basaruddin, Kepala Baperida Muh. Arsal Arsyad, Kepala BKPSDM Muhammad Arsyad, Kepala Dinas Kesehatan dr. Rosnawary Basir, Direktur RSUD Batara Guru dr. Daud Mustakim, Ketua IDI, Kepala Puskesmas Bajo, serta perwakilan rumah sakit swasta dan klinik.
Melalui evaluasi ini, Pemkab Luwu berharap sinergi dengan BPJS Kesehatan dan seluruh penyedia layanan medis semakin kuat. Perbaikan koordinasi, pemenuhan fasilitas, dan peningkatan mutu pelayanan diharapkan dapat memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang lebih optimal.
(*)
