LUWU| METROLUWURAYA.COM -Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Komba, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, hingga kini belum kembali berjalan meski pembangunan dapur di lokasi baru telah rampung 100 persen.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan pihak mitra. Pasalnya, seluruh fasilitas dan peralatan pendukung operasional telah disiapkan sesuai ketentuan terbaru Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, kepastian persetujuan perpindahan lokasi dan izin operasional belum juga diterbitkan.
Penanggung jawab mitra SPPG Komba, Istantia, mengungkapkan bahwa dapur tersebut sebelumnya termasuk salah satu SPPG pertama yang beroperasi di Kabupaten Luwu. Pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bahkan telah berjalan sekitar satu tahun sebelum akhirnya dilakukan pemindahan lokasi.
Menurutnya, keputusan pindah bukan tanpa alasan. Pihak mitra berupaya menyesuaikan fasilitas dengan perubahan petunjuk teknis (juknis) yang diterbitkan BGN.
Ia menjelaskan, ketentuan jarak yang sebelumnya 300 meter berubah menjadi 400 meter dalam juknis terbaru. Selain itu, terdapat penyesuaian persyaratan bangunan, termasuk penyediaan tiga kamar untuk menunjang aktivitas kepala SPPG dan petugas terkait.
Demi memenuhi ketentuan tersebut, mitra kemudian mencari lokasi baru yang lebih luas dan representatif. Investasi tambahan pun dikeluarkan untuk membangun kembali fasilitas dapur sesuai persyaratan.
“Pada prinsipnya kami selalu mendukung program pemerintah. Ketika ada perubahan juknis, kami berusaha mengikuti semua arahan. Kami akhirnya pindah ke lokasi yang lebih luas dan membangun kembali fasilitas sesuai ketentuan terbaru,” ungkap Istantia.
Ia menyebut, saat pertemuan di Palopo, pihaknya juga mendapatkan arahan bahwa perpindahan lokasi dapat dilakukan dengan syarat segera diproses.
Namun, setelah pembangunan dinyatakan selesai, persoalan justru muncul pada tahapan administrasi persetujuan perpindahan titik operasional.
Istantia mengatakan, permohonan perpindahan lokasi telah beberapa kali diajukan melalui jalur koordinasi yang diarahkan. Akan tetapi, hingga kini operasional belum dapat dimulai karena masih menunggu surat resmi BGN sebagai dasar persetujuan perpindahan titik dan penerbitan izin operasional.
“Kami sudah beberapa kali memasukkan permohonan perpindahan titik sesuai arahan. Namun, pihak Korwil juga tidak bisa mengambil langkah kalau belum ada surat resmi dari BGN. Akhirnya sampai sekarang kami masih menunggu kepastian,” jelasnya.
Situasi tersebut dinilai semakin memberatkan karena pihak mitra telah mengeluarkan investasi besar untuk pembangunan ulang fasilitas. Bangunan telah rampung, peralatan tersedia, tetapi dapur belum bisa difungsikan.
“Sebagai mitra, kami merasa sangat dirugikan. Kami sudah mengeluarkan biaya besar untuk pindah dan membangun fasilitas yang lebih bagus. Semua sudah siap, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian,” keluhnya.
Mandeknya operasional SPPG Komba tidak hanya berdampak pada pihak mitra, tetapi juga terhadap para relawan yang sebelumnya bekerja di dapur tersebut.
Istantia menyebut, sebagian besar tenaga kerja berasal dari kalangan masyarakat kecil. Di antaranya perempuan berstatus janda yang mengandalkan pekerjaan di SPPG sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Sejak aktivitas dapur terhenti, pendapatan mereka ikut terputus. Sementara kebutuhan rumah tangga dan kewajiban pembayaran cicilan tetap berjalan.
Bahkan, sejumlah relawan memiliki tanggungan cicilan kendaraan maupun telepon genggam yang sebelumnya diharapkan dapat dibayar dari penghasilan bekerja di SPPG.
“Kasihan para relawan. Banyak yang sangat membutuhkan pekerjaan ini. Ada yang janda dan tidak memiliki penghasilan lain. Sekarang ketika dapur tidak berjalan, otomatis pendapatan mereka juga terhenti, sementara kebutuhan dan cicilan tetap harus dibayar,” tuturnya.
Beban mitra juga bertambah karena masih harus membayar cicilan kendaraan operasional yang telah disiapkan untuk menunjang pelaksanaan program.
Pengadaan kendaraan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan batas usia kendaraan operasional. Akibatnya, kewajiban pembayaran tetap berjalan meskipun dapur belum menghasilkan aktivitas pelayanan.
Dampak terhentinya pelayanan juga mulai dirasakan pihak sekolah dan orang tua siswa.
Istantia mengaku kerap menerima telepon dari guru maupun orang tua murid yang mempertanyakan kapan program MBG di wilayah tersebut kembali dilaksanakan.
Menurutnya, selama program berjalan, keberadaan makanan bergizi di sekolah mendapat respons positif. Orang tua merasa terbantu karena anak-anak memperoleh makanan di sekolah dan tidak terlalu bergantung pada jajanan.
“Kami sering ditelepon guru-guru dan orang tua murid yang bertanya kapan dapur kembali berjalan. Mereka sudah merasakan manfaat program ini. Kami khawatir kalau terlalu lama berhenti, manfaat dan kebiasaan baik yang sebelumnya sudah mulai terbentuk di sekolah ikut terganggu,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, pihak mitra SPPG Komba mendesak BGN pusat agar segera memberikan keputusan terkait permohonan perpindahan titik dan persetujuan operasional.
Mereka berharap persoalan administrasi yang masih tertahan tidak terus berlarut-larut, terlebih seluruh fasilitas telah dibangun dengan investasi yang tidak sedikit.
“Kami hanya berharap ada perhatian dan kepastian dari BGN. Kami sudah mengikuti aturan, menyesuaikan perubahan juknis, mengeluarkan investasi tambahan, dan menyelesaikan pembangunan sampai 100 persen. Jangan sampai kami terus menunggu tanpa kejelasan, sementara mitra mengalami kerugian dan relawan kehilangan mata pencaharian,” tegas Istantia.
Ia menegaskan, pihaknya tetap berkomitmen mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.
Namun, komitmen mitra tersebut, menurutnya, perlu diimbangi dengan kepastian kebijakan, koordinasi yang jelas, serta percepatan proses administrasi dari pihak terkait.
Kini, mitra dan relawan SPPG Komba masih menunggu keputusan resmi BGN. Di tengah bangunan yang telah rampung, peralatan yang siap digunakan, serta tenaga kerja yang menanti kembali bekerja, kepastian operasional menjadi hal yang paling dibutuhkan.
BGN diharapkan segera memberikan kejelasan agar fasilitas yang telah dibangun tidak terus terbengkalai dan pelayanan MBG bagi para siswa dapat kembali berjalan.
(*)






